Sarolangun– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun mengelar rapat paripurna tahap 1 tingkat 3 dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Aang Purnama dan Wakil Ketua II Sahrial Gunawan.
Dengan agenda mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LKPj) bupati Sarolangun Tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Selasa (30/04/2024).
Dihadiri kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sarolangun serta Sekwan, Efrianto.
Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri menyampaikan berberapa laporan pertanggungjawaban atas pertanyaan atau tanggapan dari 8 fraksi, masing-masing disampaikan oleh Yusuf Helmi AB dari Fraksi Partai Golkar, H. Sadam Hidayat Fraksi Partai Demokrat.
Kemudian AH Marzuki dari Fraksi PDIP, Fadlan Kholik Fraksi PKS. Muhammad Zabidi Fraksi PPP, Muslimin Fraksi PKB, Ade Saputra Fraksi PAN dan Abdul Basid Fraksi Partai Gerindra.
Adapun pertanyaan dan tanggapan disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar terkait capaian PAD Tahun 2023 sebesar Rp 68,546 lebih yang dinilai lebih kecil dibandingkan capaian Tahun 2022 sebesar Rp 70,760 meliar lebih.
Dari Fraksi Partai Demokrat meminta Pemkab Sarolangun mengawasi keberadaan pabrik atau perusahaan di Kabupaten Sarolangun, melakukan pembenahan potensi wisata, penjelasan rekruitmen P3K Tahun 2023 dan 2024, meminta penjelasan terkait limit waktu jabatan PLH, PLT dan PJ bagi pejabat eselon dilingkungan Pemkab Sarolangun.
Meminta penjelasan terkait kekosongan pejabat eselon II, III dan IV serta pengaruh surat ederan Mendagri tentang larangan mutasi jabatan.
Fraksi PDIP juga meminta penjelasan realisasi PAD yang mencapai 102, 24% dan sektor-sektor PAD yang mengalami kenaikan realisasi signifikan dan meminta penjelasan tentang LKPJLKPJ yang menitikberatkan pada kajian input, outoutput dan kajian outcome.
Fraksi PKS meminta penjelasan tentang PPNS di satuan Pol PP, meminta kantor arsip daerah melakukan dokumentasi daerah, meminta penyusunan APBD disusun secara akurat dan optimal, dan minta penjelasan tentang tindaklanjut temuan BPK Tahun 2022.
Kemudian Fraksi PPP meminta adanya peningkatan pelayanan publik terutama pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, pendidikan dan pelayanan umum. Meminta Pemkab fokus pada RPJMD yang telah disusun dan mempertanyakan perubahan kantor Kesbangpol menjadi badan.
Fraksi PKB meminta penjelasan tentang potensi PAD serta antisipasi kebocoran PAD dan meminta penyerapan PAD dioptimalkan dan Fraksi PAN memberikan saran kepada Diknas agar membuat data base bagi sekolah yang akan direhabilitasi, yang dilakukan selaras dan merata.
Meminta adanya pengendalian kenaikan harga sembako, meminta penggunaan anggaran secara bijak dan memperoritas kebutuhan utama. Fraksi Partai Gerindra meminta OPD kreatif dalam menciptakan PAD baru dan mengembangkan PAD yang telah ada dan meminta penjelasan tentang penyerapan anggaran.
Atas tangapan dan pandangan yang disampaikan 8 fraksi tersebut, dijawab secara terperinci oleh Penjabat Bupati Bachril Bakri yang mendapat apluse dari anggota dewan yang hadir.
“Jika telah disepakati rapat paripurna akan belanjut ke tahap 2 tingkat 3,” ujar Sahrial Gunawan sembari mengetokkan palu.” (yhy)
Redaksi
Social Plugin